APAKABARTV.COM – Mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menanggapi peredaran Film Kontroversial ‘Dirty Vote’ yang beredar di masa tenang menjelang Pemilu 2024.
Lutfi mengingatkan publik agar berhati-hati terhadap mereka yang mengklaim diri sebagai aktivis namun sebenarnya mendukung calon presiden tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus cermat membedakan antara edukasi dengan propaganda politik,” ujarnya.
“Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis namun sejatinya pendukung capres lain,” pungkasnya.
Film “Dirty Vote” memang telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, mengundang dukungan sekaligus kritik.
Apakah ini merupakan bentuk pengawasan demokrasi atau strategi kampanye, publik diundang untuk menilai sendiri berdasarkan fakta dan konteks yang ada.
Baca artikel lainnya di sini : Dari Solo, Megawati Soekarnoputri Serukan agar Pendukungnya Tak Gentar Hadapi Berbagai Bentuk Intimidasi
Litfi juga mengajukan pertanyaan kritis terhadap isi dan tujuan film karya Dandhy Laksono, yang telah menarik perhatian publik dan memicu reaksi beragam.
Lutfi mempertanyakan niat di balik pembuatan film yang kini sudah ditonton hingga lebih dari 3,1 juta penonton tersebut.
Lihat konten video lainnya, di sini : Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Semoga Allah Takdirkan Prabowo – Gibran Jadi Pemimpin Indonesia
Hal ini menunjuk pada pola yang telah ditempuh Dandhy Laksono dalam karya-karyanya yang sebelumnya juga mengkritik kebijakan pemerintah.
“Dandhy Laksono, dengan film-film seperti ‘Rayuan Pulau Palsu’ dan ‘Sexy Killer’, tampak memiliki agenda terselubung,” ungkap Lutfi dalam akun Instagram @m.lutfi, Senin (12/2/2024).
Menurut Lutfi, film tersebut tidak hanya menyerang kebijakan reklamasi atau mengkritik Presiden Jokowi.
Tapi juga mencoba memanfaatkan momen politik seperti kasus 212 untuk tujuan tertentu.
“Bukannya memberikan kritik yang membangun, Dandhy malah menyebarkan opini yang dipaksakan,” kata Lutfi.
Lebih lanjut, Lutfi mengkritik “Dirty Vote” sebagai kampanye terselubung.
Tujuannya untuk mendiskreditkan salah satu calon presiden, bukan sebagai sebuah karya dokumenter yang objektif.
“Ini lebih mirip propaganda untuk menjelekkan nama presiden kita daripada pendidikan publik,” tegasnya.***
Sempatkan juga untuk melihat konten video menarik lainnya, di portal berita Apakabarjabar.com dan Apakabarjateng.com.***
