APAKABAR TV – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa lebih dari 113 ribu hektare lahan di Tanah Air terdampak banjir.
Dari total luas tersebut, sekitar 48 ribu hektar lahan yang tersebar di 136 kabupaten/kota di 20 provinsi mengalami gagal panen atau puso .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini terjadi selama musim tanam periode Januari hingga Maret 2023.
Jika ditotal, maka kerugian diperkirakan mencapai Rp 412 miliar dan sedikitnya ada 57.053 petani yang lahannya terdampak gagal panen.
Wilayah provinsi Jawa Tengah sendiri tercatat ada lahan pertanian seluas 16.321 hektare yang mengalami puso akibat bencana banjir. Lahan tersebut adalah milik 6.431 orang petani.
“Untuk Provinsi Jawa Tengah, luas lahan puso yang terdampak seluas 16.321 hektare. Adapun jumlah petaninya yang terdampak sejumlah 6.431 orang,” jelas Suharyanto.
Pada penyerahan dana stimulan tersebut, pemerintah akan memberikan dukungan kepada 750 orang petani yang tersebar di 8 kabupaten di Jawa Tengah untuk tahap awal.
Di hadapan Presiden, Kepala BNPB juga memohon izin untuk menyerahkan dukungan yang sama kepada para petani lainnya di seluruh Tanah Air.
Melalui BNPB dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Mohon izin kami juga untuk menyampaikan bantuan kepada petani lainnya yang terdampak di seluruh Indonesia,” kata Suharyanto.
Adapun bantuan dana stimulan itu menurut Suharyanto akan disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) secara utuh tanpa potongan atau biaya apapun.
Suharyanto juga memastikan bahwa pencairan dana tersebut tidak akan melewati birokrasi yang berbelit.
Kendati demikian, Suharyanto tetap meminta inspektorat daerah dan BPKP untuk turut mengawal pencairan dana tersebut agar akuntable.
“Bantuan ini disalurkan melalui Bank Himbara, secara utuh tanpa dikenakan biaya atau potongan apapun.”
“Dilaksanakan sesederhana mungkin tanpa birokrasi yang berbelit.”
“Namun demikian aspek akuntabilitas tetap kami utamakan dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari inspekorat daerah dan BPKP,” jelas Suharyanto.***
